Wednesday, January 16, 2013

This year, Jakarta-Papua Dialogue Held


A google translate of article in Tabloidjubi. Be-aware that google translate can be a bit erratic. 
Original bahasa below article
------------------------------------------------------------


This year, Jakarta-Papua Dialogue Held
208 Total Views
Share


Presidential Advisory Council (Watimpres) Legal Affairs and Human Rights, Albert Hasibuan when interviewed by reporters in Jayapura, Papua. (Jubi / Levi)



Jayapura (15/1)-After a visit to Papua Papua problem solving related to the September 2012 and, Member of the Presidential Advisory Council (Watimpres) Legal Affairs and Human Rights, Albert Hasibuan, claimed to have given consideration to the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ).

"I've given consideration, settlement of problems in Papua should be discussed together. Answer President welcomes it, "said Albert, when met after attending a Christmas Eve celebration with the National Mandate Party in Jayapura, Papua, on Sunday night (13/1).

According to Albert, he also has been visited by several Papuan leaders like Father Neles Tebay and Beny Giay, and several other religious leaders from Papua. "They are pushing for a dialogue and hopefully dialogue can be carried out in the year 2013. But I do not know exactly in what month, "he said.

It's just that according to Albert, his work in that direction (stimulated dialogue). For everyone, including the president expects peaceful land for Papua. "I think everyone, including the president and have a willingness to work towards it (dialogue) and a matter of time," he said.

While other considerations to the President, the former member of the National Commission on Human Rights, the Special Autonomy (Autonomy) for Papua to be fully realized, either by line in the region, and the central government.
"The others, the Commission must be held in Papua real and had to go to Papua, since many Papuan people complain, they ask questions about how the Special Autonomy Fund's accountability. So that the Commission should be here (Papua), "said Albert.

Just FYI, when Albert who became members of the Commission, he was once the Chief Investigator Violations (KPP HAM) East Timor (1999), KPP HAM Abepura (2000), Chairman of KPP HAM Trisakti, Semanggi I and Semanggi II (2001), and was inducted into Watimpres Legal Affairs and Human Rights in January 2012 ago.

On his visit to Papua as Watimpres, Albert met the ranks of government in Papua and Jayawijaya. Among them, MRP, Papua Police Headquarters and Makodam XVII Cenderawasih, NGO leaders, and church leaders. This visit, follow-up meetings with the community leaders in Papua Wantimpres Office on July 3, 2012 before. (Jubi / Levi)
--------------------------
Tahun ini, Dialog Papua-Jakarta Dilaksanakan
208 Total Views
Share

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan saat diwawancarai wartawan di Kota Jayapura, Papua. (Jubi/Levi)


Jayapura (15/1)—Setelah melakukan kunjungan ke Papua terkait penyelesaian masalah Papua pada September 2012 lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, mengaku sudah memberikan pertimbangannya ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya sudah memberikan pertimbangan, penyelesaian masalah Papua sebaiknya dibicarakan bersama. Jawaban Presiden SBY menyambut baik hal itu,” kata Albert, saat ditemui usai mengikuti perayaan malam Natal bersama Partai Amanat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam (13/1).
Menurut Albert, pihaknya juga telah didatangi beberapa tokoh Papua seperti Pater Neles Tebay dan Beny Giay, serta beberapa tokoh agama lainnya asal Papua. “Mereka mendorong untuk diadakan dialog dan mudah-mudahan dialog itu bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Tapi saya tak tahu pastinya di bulan apa,” katanya.
Hanya saja menurut Albert, pihaknya bekerja ke arah itu (mendorong adanya dialog). Sebab semuanya, termasuk Presiden SBY mengharapkan tanah damai bagi Papua. “Saya pikir semua, termasuk Presiden SBY bekerja dan mempunyai kemauan ke arah itu (dialog) dan tinggal tunggu waktunya,” katanya.
Sedangkan pertimbangan lain ke Presiden SBY, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yakni Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua agar dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh jajaran di daerah, maupun pemerintah pusat.
“Yang lain, KPK harus diadakan nyata di Papua dan harus turun ke Papua, karena banyak rakyat Papua mengeluh, mereka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban dana Otsus itu. Sehingga KPK sebaiknya ada disini (Papua),” kata Albert.
Sekadar diketahui, Albert yang saat menjadi anggota Komnas HAM, dia pernah menjadi Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timtim (1999), KPP HAM Abepura (2000), Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001), serta dilantik menjadi Watimpres Bidang Hukum dan HAM pada Januari 2012 lalu.
Pada kunjungannya ke Papua selaku Watimpres, Albert bertemu jajaran pemerintahan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya. Diantaranya, MRP, Mapolda Papua dan Makodam XVII Cenderawasih, para pimpinan LSM, dan tokoh gereja. Kunjungan ini, tindaklanjut dari pertemuan dengan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Wantimpres pada tanggal 3 Juli 2012 sebelumnya. (Jubi/Levi)

No comments:

Post a Comment